contoh e government dalam pelayanan publik. Penerapan e-government telah diatur pada INPRES No. contoh e government dalam pelayanan publik

 
 Penerapan e-government telah diatur pada INPRES Nocontoh e government dalam pelayanan publik Contoh dari penerapan e-govt adalah adanya situs-situs resmi lembaga pemerintah dan tersedianya pelayanan terpadu dengan sistem daring (online)

Melalui pengembanngan e-governmentdilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. com. memungkinkan transaksi pelayanan publik melalui situs web, melakukan pengunduhan formulir, membayar pajak, asuransi publik, dan sebagainya. 205 saja, didalamnya berisi informasi-informasi yang sifatnya statis, dan merupakan tahapan e-Government yang paling mudah sehingga banyak situs-situs e-Government yang masih berada pada tahapan ini. Istilah e-Government berhubungan dengan kemampuan untuk. DAN UKM KOTA MALANG. 80-88. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan peningkatan e-literacy masyarakat. PENDAHULUAN Pemerintah adalah “public servant” Kesadaran tentang arti pentingnya pelayanan umum dan manajemennya di kalangan pemerintahan masih sangat lemah. negara akan tergilas dalam derasnya arus globalisasi. Plate menyatakan keterbukaan informasi publik menjadi modal untuk mewujudkan pemerintahan digital Indonesia. Penelitian ini menganalisis bentuk pelayanan publik dalam pemeriksaan keimigrasian serta merumuskan karakter, etika, dan kompetensi petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia dalam kerangka profesionalisme. Abstract. Penerapan e-government bila dilihat dari tujuannya dirasa memberikan manfaat yang besar bagi reformasi birokrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik terutama pada masa seperti ini dimana di 2020 terdapat pandemi covid-19 yang memaksa semua kegiatan kehidupan berubah. 18. Administrative Law & Governance Journal. Tahap ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, informasi, maupun tanggapan secara online. informasi dalam pelayanan publik. Dengan kata lain komunikasi pelayanan publik. Undang-undang . vi RINGKASAN Elga Goesman Verdiansyah Mittahul Huda, 2015. Agile Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik Propartif. melakukan pelayanan publik, telah melakukan pelayanan publik dengan aplikasi digitalisasi teknologi dan masyarakat merasakan kepuasannya. com Application of E-Government to Improve the Local Governments’. Dalam melakukan penerapannya, E-Gov memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. KENDALA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE. Terkini. Di dalam Smart Government, pelayanan publik dilakukan secara terpusat,. Pelayanan publik menjadi area perubahan yang diharapkan pada upaya penerapan reformasi birokrasi Indonesia. Download Now. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan pada pelayanan publik, diperlukan integrasi secara nasional terkait layanan pengaduan publik, layanan perizinan, dan pelayanan. Penerapan e-government publik pada setiap skpd berbasis pelayanan di kota palu. Pengertian E-Government merupakan kependekan dari Electronic-Government atau di adaptasi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Pemerintahan Elektronik. Pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang sangat intensif. khususnya terkait pelayanan publik. Artikel ini menjelaskan perane-Goverment dalam pelayanan publik, ber-bagai isue-Goverment dimasa yang akan datang, danCitizen-Centric e-Govermentsebagaigovernment untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Indrajit, Richardus Eko. Beberapa pemerintah daerah telah menggunakan termasuk pemerintah kota Surabaya. E government dalam pelayanan publik. Pada dasarnya, E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis, sehingga pelaksanaannya lebih efektif, terjamin, dan efisien. Contoh upaya yang telah diterapkan oleh Pemeri ntah Provinsi DKI Jakarta yang . Seperti yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2011:181) bahwa birokrasi pemerintah. M. Terkini. Jun. TERKINI. Implementasi E-Government untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Terintegrasi di Indonesia. yaitu pada kemudahan pelayanan publik dan perizinan. e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. 5. E-Government Untuk Supporting System Dalam Penyelenggaran Pelayanan Publik Teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi. 0. pertama bagaimana perkembangan penerapan pelayanan e-government dalam menyongsong era revolusi industri 4. kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan publik. Adapun contoh penerapan G2C yaitu layanan pengaduan. Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik. Namun dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi, sebagaian. Surabaya. Dengan dilakukannya kajian ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman baru, utamanya mengenai perubahan sosial pada birokrasi dan pelayanan publik. 27 B. 3 tahun 2003 yaitu mengenai upaya lanjutan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya. Diharapkan dengan kehadiran aplikasi ini pelayanan publik bisa dilakukanIni dapat diinterpretasikan bahwa wujud e-government dalam pelayanan e-KTP dan menciptakan pemerintahan Indonesia berbasis informasi. Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam. xii SUMMARY Devi Permana, 2020, NPM 21701091077, Public Administration Study Program Faculty of Administrative Sciences, University of Islam Malang,. Surabaya ~ Surabaya adalah salah satu contoh kota yang menerapkan e-Government dengan baik. Mengurangi waktu, tenaga, dan biaya yang. Presiden Tekankan Arti Penting Regulasi Transformasi Digital yang Lebih Holistis 3 days ago. Ida Yunari Ristiani, Manajemen Pelayanan Publik« 165 Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen (E-ISSN: 2615-4978, P-ISSN: 2086-4620) Vol X1 No 2. • Selasa, 21/12/2021 • 15672. Apalagi dalam konteks melaksanakan pelayanan publik (public service) yang cepat dan tuntutan era demokratisasi dimana masyarakat menuntut kebebasan menyampaikan aspirasi, hak mendapatkan informasi, transparansi serta akuntabilitas pemerintah (pejabat publik). Penggunaan internet dalam sektor publik akan memungkinkan kompetisi masyarakat lokal dengan perkembangan global. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance diterjemahkan secara lebih. Pada pembahasan ini penulis memberikan batasan permasalahan pada penelitian ini terkait dengan analisis Penerapan Pada periode 2018/2019 yang sudah berjalan di Kecamatan Medan Timur Kota Medan untuk dievaluasi dan apakah sudah berjalan dengan baik. Semoga inovasi ini dapat terus. 1892. Susartono dalam penelitian jurnalnya yang. E-gov di bangun sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi dan manajemen pemerintahan. “Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik Berbasis E-government di Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon-Banten”. mengenai kesiapan kecamatan se-Kota Semarang dalam pelayanan berbasis e-government di Kota Semarang. pada pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penulis Pelayanan Publik, E- menemukan bahwa penggunaan e-government masih membutuhkan Government, Covid-19 pemantapan serta pematangan dalam hal kualitas pelayanan dalam hal efisiensi (efficiency), kepercayaan (trust), reliabilitas (reliability), dan Keywords : dukungan masyarakat (citizen support). Analisis Sitiran Skripsi Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Lulusan Tahun. Contoh-contoh yang dapat diambil dari peranan E- Govermenet ini yaitu adanya aplikasi-aplikasi atau website yang bisa digunakan masyarakat untuk mengakses suatu informasi atau pelayanan, contoh aplikasi yang berhubungan dengan E-Government itu diantaranya ada aplikasi BPJS Kesehatan yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mendapatkan. 3. Perkembangan pelayanan publik yang manual atau sederhana menjadi e-government ini dapat dikembangkan oleh pemerintah menjadi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, teknologi informasi dianggap sebagai alat “pengotomasi proses” yang dapat mengurangi proses secara manual. Beberapa contoh dari hal tersebut adalah Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Sleman,. Hasil penelitian ini. 1. Berikut ini jenis-jenis e-goverenment yang ada saat ini dan perlu kamu ketahui: 1. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, berbagai Instansi Pemerintah termasuk pemerintah daerah mulai mengadopsi e. Apresiasi Kinerja, Komite I DPD RI Dukung Penuh Program Kementerian Kominfo about 18 hours ago. mengenai pokok-pokok pengaturan e-Government dan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Informasi dan Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (e-Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Sejak 2016, Pemerintah Kota Pontianak sudah menghimbau agar jajaran pemerintahan di tingkat kelurahan di Kota Pontianak menggunakan aplikasi ini dalam melayani masyarakat. source: Google Images. Dengan diterapkannya sistem e-governmernt yang sangat mudah diakses dan transparan dapat mengarahkan keadaan good and open government di Indonesia. Keywords: Public Service Quality, E-Government, E-PBB ABSTRAK Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran umum terkait kualitas pelayanan publik dalam penerapan aplikasi E-PBB di BAPENDA Kabupaten Purwakarta. Pemerintah Kota Denpasar melalui penerapan teknologi dan informasi berupaya mengembangkan suatu sistem pengaduan dalam pelayanan public berbasis pada media elektronik (online) yang terintegrasi dengan jajaran SKPD melalui Pengaduan Rakyat. Kata kunci: Efektivitas, e-Government, Pelayanan Perizinan Pendahuluan Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui kontak langsung antara penyelenggara pelayanan. Capain reformasi birokrasi dilakukan melalui beberapa gelombang, hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 3. implementasi e-government dan mampu memperbaiki mutu pelayanan publik demi terciptanya clean and good governance di Indonesia. (2015). Diharapkan dengan kehadiran aplikasi ini pelayanan publik bisa dilakukandalam bingkai e-government, tetapi faktanya sejauh ini banyak kegiatan pelayanan publik disediakan melalui elektronik (Holle, 2011). suatu kemampuan yang sangat diperlukan dalam pelayanan publik, baik pelayanan dalam bentuk barang maupun jasa. , Citra Annisa, FISIP UI, 2011. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Irawan, Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik 178 Manfaat Implementasi E-Government Secara teoritis manfaat yang diharapkan dengan penerapan e-Government (OECD 2005 dalam Darmawan, 2011: 70), yakni: 1. Pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. Kata kunci: E-Government, clean and good governance, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. FITRIA UNTARI . Namun jika E-government sendiri diterapkan di setiap pemerintahan, hal ini sejalan dengan Revolusi Industri 4. *Email: [email protected] PELAYANAN PUBLIK Manajemen pelayanan publik sebagai salah satu isu penting dalam reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang terus berkembang dan penuh kritik. E-government dalam proses pelayanan di tengah pandemi, diharapkan mampu meningkatkan suatu komunikasi publik baik G2G (Government to Government), G2B (Government to Business), dan G2C. pemerintah dalam melayani publik serta meningkatkan partisipasi dan kolaborasi publik dalam menghasilkan layanan publik. Sosialisasi E-Government mencakup berbagai hal yang berurusan dengan pemerintah. Melalui e-government pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Dalam Pasal 1 ayat (8) UU No 25 Tahun 2009. Dalam konteks Surabaya sebagai contoh kasus, mungkin e-government dalam. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 terdapat tujuan strategis e-government yang perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi. Pelayanan public yang didukung oleh teknologi informasi dalam. Agus Supriadi H MS. Lumbanraja (2020). Beberapa negara seperti Amerika dan Inggris jauh menerapkan e-government dalam pelayanan publik (Indrajit, 2009, p. Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada. 4) Tahap Inisiatif E-Government Washtenaw CountyProses jadi lebih cepat, transparan, dan bisa dilacak jika ada kelambatan atau penyalahgunaan wewenang. pemerintah khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Satyanarayana, 2011, E Government : The Science Of. Dengan adanya layanan ini diharapkan pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih. al, mengemukakan bahwa pandemi COVID-19 membawa dampak bagi perkembangan transformasi digital dalam pemberian layanan publik diTransformasi Pelayanan Publik berbasis e-Government di Masa Pandemi. Penerapan e-government telah diatur pada INPRES No. Salah satu contoh penerapan e-government yang. Government to Employe atau biasa disingkat dengan G2E merupakan suatu layanan E-Government yang berfokus pada pelayanan untuk kesejahteraan pekerja, termasuk diantaranya:. com – Pemerintah telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau electronic government (e-government) sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan. Muslimin B. E-Government merupakan kependekan dari Electronic Government. Untuk mengembangkan penyelenggaran kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. 10 Jenis Pelayanan Publik dan Contohnya. Pelayanan public yang didukung oleh teknologi informasi. The research method is descriptive qualitative. instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapat-kan perhatian. Menurut Indrajit (2006: 8), e-government merupakan suatu mekanisme baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder), dimana melibatkan implementasi dari teknologi informasi, dengan bertujuan untuk memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik sangat dibutuhkan dukungan sistem yang terintegrasi. Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Suatu birokrasi tidak terlepas kaitannya dengan pelayanan publik. Aplikasi E-Government dalam Inovasi Pelayanan Publik: Studi Kasus di Yogyakarta. Electronic Government (e-Government) E-Government sering dideskripsikan secara beragam oleh masing-masing-masing individu atau institusi. Contoh Tesis 3: E-government dan Pelayanan Publik (Studi tentang Elemen Sukses Pengembangan E Government di Pemerintah Kabupaten Sleman) pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa Sejak diberlakukannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government, pemerintah dituntut harus. Penataan. ABSTRACT The government is conducting a transformation of Local Governance, based on Digitalizationjasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya merupakan tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha. Transaktif, yaitu tahap dimana e-government memungkinkan pelayanan publik dan layanan transaksional. Tabel 1. Penerapan E- Health. Fungsi E-Government. Peran dan Fungsi Umum E-Government; 2. Yuli Andi Gani, Sarwono. Kata kunci: E-Government, clean and good governance, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. 0 – the public sector in the digital ageAbstract: Citizen-Centric E-Government Public Service. Penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada pentahapan pengembangan e-government secara nasional, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada disetiap lembaga pemerintah yang mencakup: a. v5i1. 213. Peneliti telah mencapai banyak hasil penelitian terkait dengan kebijakan layanan publik e-government di bawah normal baru. Adapun produknya dapat disebut dengan pelayanan berbasis elektronik (e-service), seperti contoh KTP Elektronik serta sistem pelayanan instansi yang berbasis online, seperti E-Kelurahan, BPJSTKU Mobile, Mobile JKN, dan sebagainya. Terkait dengan pengembangan e-government, pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. E-government digunakan dalam pelayanan publik dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dalam bentuk penyampaian informasi (Juliarso, 2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh penerapan e-Government dalam meningkatkan pelayanan publik pada program e- Tax pajak restoran di Kota Malang. Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. partisipasi dalam pemanfaatan e-government sehingga pelayanan publik tidak sepenuhnya dilayani pemerintah. Semangat akselerasi transformasi digital disambut dengan luar biasa oleh instansi pemerintah. Lumbanraja (2020) melakukan studi. Penerapan e-government pada tingkat lokal, khususnya pada Pemerintah Desa masih memerlukan perhatian yang serius, karena hingga saat ini pelayanan publik yang berbasis pada e-government. Percakapan ini dilakukan oleh 2 pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban. Tujuan besar dari penerapan e-government system adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sehingga pemerintah Kabupaten Blitar dapat memperbaiki kualitas pelayanan melalui ruang publik dimana setiap warga Negara bisa secara bebas dan mandiri mengemukakan masalah dan keluhan masyarakat terkait kinerja badan. Salah satu cara yang kini ditempuh oleh pemerintah pusat Indonesia adalah inovasi pelayanan publik dengan metode e-government yaitu dengan penerapan e-KTP atau KTP berbasis sistem. Dan Wawancara yang Menurut Moleong (2004), “bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. The focus of the study is the application of the Si Cantik Cloud application. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten. Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh. Dosen Pembimbing Dr. Alasan-alasannya antara lain sbb : Kegiatan pemerintah bersifat monopoli, tanpa. Dengan e-government,. Dalam perkembangan e-government di Indonesia, dukungan pemerintah sebenarnya baru mulai tampak pada periode awal tahun 1990-an meskipun. Dalam prakteknya,eGovernment adalah penggunaan Internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah daerah yang mulai membenahi dan mengembangkan inovasi e. Ujian ini bertumpu pada bagaimana sesungguhnya konsepsi sistem layanan berbasis elektronik dijalankan sesuai dengan amanah regulasi dan bagaimana implementasinya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Konsep e-government harus diaplikasikan dalam bentuk e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan sebagainya. d. Pandemi. Informasi Publik. Pengoptimalan pelayanan online di Indonesia dimulai dari struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu local e-government. Terbukti, beberapa waktu lalu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa terdapat. Untuk aplikasinya, E- Government bisa digunakan untuk legislatif, yudikatif dan juga administrasi publik. Judul Skripsi : Pelayanan Publik Dalam Pengurusan E-KTP Oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019. terjadinya perubahan paradigma dalam organisasi publik menuju paradigma baru administrasi publik yaitu modern governance (Kooiman, 1993; 1). Hal ini disadari betul oleh Sragen dan ditindaklanjuti dengan evaluasi rutin meskipun masih bersifat terbatas pada kualitas layanan publik yang diberikan oleh KPT. Wapres Meyakini Peminat Investasi Industri Halal Cukup Tinggi about 17 hours ago. 9 E-Government merupakan salah satu komponen dari e-Governance karena 7. 0, di mana perkembangan teknologi. Tidak dapat kita pungkiri, bahwa pertumbuhan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di suatu negara berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai proses bisnis di segala bidang, termasuk di antaranya bidang pelayanan publik. Menurut Hardiansyah (2011), E-government adalah kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif. Selain itu, dengan penggunaan TIK ini juga akan. Pelayanan publik yang adil dan. Aplikasi E-kios merupakan suatu sistem layanan kebijaklan publik pada sejumlah pemerintah daerah untuk mengintegrasikan layanan publiknya. Untuk memetakan e-government secara nasional, tahun 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Buku ini bermanfaat bagi para. Penerapan E-Goverment juga dapat meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. (n. Menurut Anda, sejauh mana efektivitas implementasi E-Government di Indonesia, Buatlah roadmap pengembangan e-government di Indonesia! Jawab:. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 1-18. Ide awal pelayanan publik memang berasal dari sektor swasta, kemudian ditransformasi dalam sektor publik (Chris Skelcher, 1992). Pada tahun 2019, aplikasi ini diluncurkan sebagai salah satu upaya penerapan e-government di DKI Jakarta. Salemba. 4 (2016): hlm. Efektivitas Penyelenggaraan E-Government pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang.